JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN (PSP)

Semenjak berdiri tahun 1964 hingga 1996 Program Studi (PS) ini dinamakan PS-Teknologi Penangkapan Ikan. Setelah tahun 1996 diganti menjadi PS-Pemanfaatan Sumberdaya Perairan (PS-PSP). Pada akhir tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tertanggal 13 Desember 2002, Nomor : 58/DIKTI/2002 Program Studi PSP dikembangkan menjadi Jurusan PSP. Saat ini Jurusan PSP memiliki empat laboratorium untuk mendukung kompetensi lulusannya. Keempat laboratorium tersebut ialah Laboratorium Teknologi Penangkapan Ikan, Laboratorium Bahan dan Alat Penangkapan Ikan, Laboratorium Kapal Perikanan dan Laboratorium Daerah Penangkapan Ikan.

Keberadaan Jurusan PSP difokuskan untuk menyediahkan tenaga kerja sarjana yang memiliki keahlian dalam bidang perikanan tangkap yang mampu menghadapi tantangan dan trend pembangunan perikanan dimasa yang akan datang, baik di tingkat Nasional maupun di dunia Internasional.

Tantangan pembangunan perikanan dimasa akan datang diperkirakan akan dipengaruhi oleh arus globalisasi dalam teknologi, informasi, sumberdaya manusia serta isu-isu global lain seperti:

  • Penerapan “Code of conduct for responsible fisheries”.
  • ISO 9000, ISO 9002, dan ISO 14000.
  • Kesepakatan-kesepakatan Internasional (seperti WTO, AFTA, NAFTA, MEE, dan lain-lain).
  • Property rigth isue, labour isue, dan sebagainya.
  • Disamping “global issue” di atas pembangunan perikanan Indonesia diperkirakan akan diarahkan pada suatu “perikanan berbudaya industri” melalui pengembangan wawasan agrobisnis perikanan.
  • Dikeluarkanya konsep perikanan dan kelautan sebagai unggulan Universitas Riau di wilayah A (Sumatera dan Kalimantan Barat), yang berarti sebagai pusat utama dalam memajukan ilmu, teknologi dan rekayasa serta pengelolaan perikanan dan kelautan bagi kesejahteraan bangsa dan umat manusia (Ahmad, 1999).
  • Perubahan nama Fakultas Perikanan menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau.
  • Luasnya Perairan Laut Indonesia, khususnya wilayah A (Sumatera dan Kalimantan Barat) yang membutuhkan SDM yang dapat mengelolah dan memanfaatkan sumberdaya hayati laut secara optimal. Untuk itu Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan sudah seharusnya mengambil langkah antisipasi yang perlu ditempuh.